publiknasional.com

Berita Populer

powered by camp26

Video

.

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG TATA CARA MEMPEROLEH IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

Penilaian User: / 5
TerburukTerbaik 

KEPUTUSAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK
INDONESIA

NOMOR : KEP- 20/MEN/III/2004

TENTANG

TATA CARA MEMPEROLEH IJIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang

:

a.

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu perlu ditetapkan tata cara memperoleh ijin mempekerjakan tenaga kerja asing;

b.

bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan;

Mengingat

:

1.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang berlakunya Undang-undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 4);

2.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);

3.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

4.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4009);

6.

Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;

7.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Trasmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-228/MEN/2003 tentang Tata Cara Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA                                    MEMPEROLEH IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1.    Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

2.    Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI Pendamping adalah tenaga kerja Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dan atau        calon pengganti TKA.

3.    Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah Pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA        dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

4.    Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemberi kerja TKA        untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk.

5.     Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja         TKA.

6.     Kompensasi adalah dana yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA kepada negara atas penggunaan Tenaga Kerja Asing.

7.     Alih status adalah perubahan dari pemberi kerja lama ke pemberi kerja baru, perubahan jabatan TKA dan perubahan lokasi kerja.

8.     Direktur adalah Direktur Penyediaan dan Penggunaan Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

9.     Direktur Jendral yang selanjutnya disebut Dirjen adalah Dirjen Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja dan Trasmigrasi.

10.   Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB II

PERSYARATAN TKA

Pasal 2

(1)    TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a.   memiliki pendidikan dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;

b.   bersedia membuat pernyataan untuk mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja Warga Negara Indonesia khususnya TKI pendamping;

c.   dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

(2)    Dalam hal jabatan yang akan diduduki TKA telah mempunyai standar kompetensi kerja maka TKA yang akan dipekerjakan harus memenuhi standar tersebut.

(3)    TKI pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus memiliki latar belakang bidang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA.

BAB III

PERIJINAN

Pasal 3

(1)    IMTA diberikan oleh Direktur.

(2)    IMTA perpanjangan diberikan oleh Direktur atau Gubernur.

Pasal 4

(1)    Pemberi kerja TKA yang akan mengurus IMTA, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada Direktur untuk mendapatkan rekomendasi guna memperoleh visa          untuk bekerja dengan melampirkan:

a.   copy surat keputusan pengesahan RPTKA;

b.   copy paspor TKA yang akan dipekerjakan;

c.   daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan;

d.   copy ijasah dan/atau keterangan pengalaman kerja TKA yang akan dipekerjakan;

e.   pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

Pasal 5

Untuk memperoleh IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Pemberi Kerja TKA harus menyampaikan permohonan dengan melampirkan:

a.   copy Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) untuk bekerja atas nama TKA yang bersangkutan;

b.   copy perjanjian kerja;

c.   bukti pembayaran dana kompensasi, penggunaan TKA.

Pasal 6

(1)    Dana kompensasi penggunaan TKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan sebesar US $ 100 (seratus dollar Amerika) per bulan untuk setiap TKA dan         dibayarkan dimuka.

(2)    Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar dana kompensasi sebesar 1 (satu) bulan penuh.

(3)    Pembayaran dana kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dilakukan oleh pemberi kerja, dan disetorkan pada rekening Dana Pengembangan Keahlian         dan Keterampilan (DPKK) pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal7

(1)    Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA pada lebih dari 1 (satu) jabatan.

(2)    Pemberi kerja dilarang mempekerjakan TKA yang telah dipekerjakan oleh pemberi kerja yang lain.

(3)    Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikecualikan bagi TKA yang diangkat untuk menduduki jabatan Direktur atau Komisaris di Perusahaan lain          berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS).

Pasal 8

Direktur harus menerbitkan IMTA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak dilengkapinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Pasal 9

(1)    Jangka waktu berlakunya IMTA diberikan sama dengan masa berlaku ijin tinggal.

(2)    Selama mengurus IMTA Direktur dapat menerbitkan IMTA sementara untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

BAB IV

PERPANJANGAN IMTA

Pasal 10

(1)    IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA.

(2)    Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh :

a.   Direktur untuk TKA yang lokasi kerjanya lebih dari 1 (satu) wilayah Provinsi.

b.   Gubernur untuk TKA yang lokasi kerjanya wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi.

(3)    Dalam penerbitan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, Gubernur dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan di         Provinsi.

Pasal 11

(1)     Pemberi kerja mengajukan permohonan perpanjangan IMTA kepada Direktur atau Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dalam waktu selambat-         lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir dengan melampirkan :

a.   formulir perpanjangan IMTA yang telah diisi;

b.   IMTA yang masih berlaku;

c.   bukti pembayaran dana kompensasi;

d.   laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan kepada TKI pendamping;

e.   copy surat keputusan RPTKA yang masih berlaku;

f.   pas photo berwarna sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4 x 6 cm.

(2)    IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.

(3)    IMTA perpanjangan tidak dapat diterbitkan apabila masa berlaku IMTA berakhir.

Pasal 12

(1)    Apabila permohonan perpanjangan IMTA telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, maka pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat         (2), menerbitkan IMTA perpanjangan.

(2)    IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai rekomendasi untuk mendapatkan KITAS dan atau visa untuk bekerja.

BAB V

IMTA UNTUK PEKERJAAN MENDESAK

Pasal 13

(1)    Pemberi Kerja yang akan mempekerjakan TKA untuk pekerjaan yang bersifat darurat atau mendesak wajib mengajukan permohonan IMTA kepada Direktur.

(2)    Pekerjaan yang bersifat darurat atau mendesak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pekerjaan-pekerjaan yang apabila tidak ditangani secara langsung dapat         mengakibatkan kerugian fatal bagi masyarakat umum dan jangka waktunya tidak lebih 60 (enam puluh) hari.

(3)    Pekerjaan yang bersifat darurat atau mendesak ditetapkan oleh instansi pemerintah yang membidangi sektor usaha yang bersangkutan.

Pasal 14

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disampaikan kepada Direktur dengan melampirkan :

a.   rekomendasi dari instansi pemerintah yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3);

b.   copy paspor TKA yang bersangkutan;

c.   pas photo TKA ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar;

d.   bukti pembayaran dana kompensasi;

e.   bukti ijin kemigrasian untuk kunjungan usaha.

Pasal 15

Direktur harus menerbitkan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB VI

IMTA UNTUK PEMEGANG KARTU IJIN TINGGAL TETAP (KITAP)

Pasal 16

(1)    Pemberi kerja yang akan mempekerjakan TKA pemegang ijin tinggal tetap wajib mengajukan permohonan kepada Direktur dengan melampirkan :

a.   copy RPTKA yang masih berlaku;

b.   copy ijin tinggal tetap yang masih berlaku;

c.   daftar riwayat hidup TKA yang akan dipekerjakan;

d.   copy ijasah atau pengalaman kerja;

e.   bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA;

f.   pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

(2)    Apabila permohonan IMTA sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetujui, Direktur menerbitkan IMTA.

Pasal 17

Jangka waktu IMTA untuk pemegang Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkan IMTA dan dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA.

BAB VII

ALIH STATUS

Pasal 18

(1)    Pemberi kerja TKA instansi Pemerintah/Lembaga Pemerintah, atau Badan Internasional yang akan memindahkan TKA yang dipekerjakannya ke instansi          Pemerintah/Lembaga Pemerintah, atau Badan Internasional lainnya harus mengajukan permohonan rekomendasi alih status kepada Direktur.

(2)    Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk perubahan KITAS/KITAP.

BAB VIII

PERUBAHAN NAMA PEMBERI KERJA

Pasal 19

(1)    Dalam hal pemberi kerja TKA berganti nama, Direktur menerbitkan rekomendasi kepada Direktur Jenderal Imigrasi untuk mengubah KITAS/KITAP.

(2)    Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyampaikan permohonan dengan melampirkan:

a.   copy RPTKA yang masih berlaku;

b.   copy KITAS/KITAP yang masih berlaku;

c.   copy IMTA yang masih berlaku;

d.   copy bukti perubahan nama perusahaan yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

(3)    Sebelum rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan pemberi kerja terlebih dahulu mengajukan permohonan perubahan RPTKA kepada Direktur.

(4)    KITAS/KITAP yang baru digunakan sebagai dasar perubahan IMTA.

BAB IX

PERUBAHAN LOKASI KERJA

Pasal 20

Dalam hal pemberi kerja melakukan perubahan lokasi kerja TKA, pemberi kerja wajib mengajukan permohonan perubahan lokasi kerja TKA kepada Direktur dengan melampirkan copy RPTKA dan IMTA yang masih berlaku.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 21

(1)    Pemberi kerja wajib melaporkan penggunaan TKA dan pendamping TKA di perusahaan secara periodik 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur atau Gubernur atau         Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Dirjen.

(2)    Direktur atau Gubernur melaporkan semua IMTA yang diterbitkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Dirjen.

BAB XI

PENCABUTAN IJIN

Pasal 22

Dalam hal pemberi kerja mempekerjakan TKA tidak sesuai dengan IMTA, Direktur atau Gubernur berwenang mencabut IMTA.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Bentuk formulir permohonan IMTA dan formulir permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1990 tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-416/MEN/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-03/MEN/1990 tentang Pemberian Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan Ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan Menteri ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 1 Maret 2004

MENTERI

TENAGA KERJA DAN TRANSMINGRASI

REPUBLIK INDONESIA

JACOB NUWA WEA

 

Ucapan

Lihat
17 Oktober 2001 - 2014 Dirgahayu Kota Wisata Batu Ke-13 Ayo!!! Kembangkan Keatifitas & Inovasimu Demi Kejayaan Kota Batu Bagian Humas

Dirgahayu HUT Kemerdekaan RI ke-69

PT. JAWA METALINDO PRIMA INDUSTRI

Lentera Hati

INILAH KIAT SUKSES MENJADI ISTRI SHOLEHAH
Istri cerdik yang sholehah, 
penawar hati penyejuk pikiran. 
Di rumah dia sebagai istri, di jalanan dia sebagai kawan, 
dikala suami ...
Baca Selengkapnya...
IBU, PAHLAWAN SEPANJANG MASA
Oleh: Sri Kusnaeni, S. TP. ME.I *)


Bismillahirrahmaaniraahim…
Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia akan memperingati hari tersebut ...
Baca Selengkapnya...
MARHABAN YA RAMADHAN
Mengucapkan:

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA
RAMADHAN 1433 HIJRIYAH

SD AL-ISHLAH
Jalan  Raya Rejeni No. 1 Desa Rejeni, ...
Baca Selengkapnya...

Jabatan Publik Tersandera Partai Politik

JAKARTA, publiknasional.com

Berbagai jabatan publik, baik yang terkait dengan penyelenggaraan negara di tingkat pusat maupun daerah, saat ini sudah tersandera kepentingan partai politik (parpol).

Baca selengkapnya...Link