publiknasional.com

Standar Pelayanan Minimal Diperlukan Masyarakat

Penilaian User: / 0
TerburukTerbaik 
alt MALANG, publiknasional.com Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang tempuh untuk mendorong pemerintah daerah (Pemda) melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat, dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik.
Oleh karena itu, sebagai lembaga pemerintah yang menangani bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo), maka harus mempunyai SPM yang tepat. Lebih-lebih bidang kominfo termasuk ke dalam pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat.
Bertempat di aula Hotel Grand Palace Malang, pada Kamis (5/5/2011), diadakan penyuluhan kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang komunikasi dan informatika dengan agenda pembentukan standar pelayanan minimal (SPM) bidang kominfo. Dengan adanya SPM, maka mesyarakat akan terjamin menerima suatu pelayanan publik dari pemerintah daerah dengan mutu tertentu.
Gun Gun Siswadi dari Dit. Kemitraan Komunikasi, Ditjen IKP, Kementerian Kominfo, menerangkan bahwa target standar pelayanan minimal bidang komunikasi dan infromatika di kabupaten/kota mencakup pertama, pelaksanaan diseminasi infromasi nasional; dan yang kedua adalah pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.
Berbagai cara untuk melaksanakan SPM pada pelaksanaan diseminasi informasi nasional ialah melalui beberapa media massa baik itu cetak, elektronik, pertunjukan rakyat tradisional, sarasehan dan media luar ruang seperti buletin, leaflet, spanduk, brosur dan lain-lain. (**)
Sumber: jombangkab.go.id

Ucapan

Lihat
BANK UMKM JAWA TIMUR
Mengucapkan
Selamat Hari Disabilitas Internasional
3 Desember 2015
" Wujudkan Masyarakat Inklusif Melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multi Sektoral"
____________________________________
Lihat
____________________________________

Heboh Kabar Penjualan Pulau Gambar dan Gili Nanggu

Pengelola Gili Nanggu membantah telah menawarkan pulau tersebut. Kondisi geografis Pulau Gambar juga membuatnya hampir mustahil untuk dikembangkan jadi resor wisata.

 

SEPANJANG hari Kamis (6/9/2012) kemarin, telepon seluler Muslim berkali-kali berdering. Pihak dari Jakarta, tepatnya

Baca selengkapnya...Link