publiknasional.com

Berita Populer

powered by camp26

Video

.

Prosedur Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan di DKI Jakarta

Penilaian User: / 1
TerburukTerbaik 

Dasar Hukum :

1. Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2000 Tentang Tata Cara                  Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan Dan Kelayakan menggunakan Bangunan              di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor : 147 Tahun 2000 "Tentang Pendelegasian Wewenang        Pelayanan Penetapan Keterangan Rencana Kota (KRK) dan Penetapan Izin Pendahuluan (IP) Mendirikan
Bangunan pada seksi P2K Kecamatan".

Ketentuan :


Untuk setiap kegiatan pembangunan bangunan di wilayah DKI Jakarta, masyarakat terlebih dahulu harus mengurus dan memperoleh IMB (Izin Mendirikan Bangunan).

Untuk bisa menggunakan bangunan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh IPB dari DPPK DKI Jakarta.

Bangunan yang tidak memiliki IMB akan terkena sanksi yaitu tindakan penertiban . Untuk mendapatkan IMB, pertama pemohon harus datang ke SUDIN Pengawasan Pembangunan Kota Wilayah setempat, di mana bangunan itu akan didirikan, untuk mengajukan PIMB. Sebelumnya terlebih dahulu pemohon harus menyiapkan dan melengkapi berkas permohonan yang akan diajukan .

Persyaratan :

A. Untuk Bangunan Rumah Tinggal

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (1 lembar).
2. Foto copy surat-surat tanah ( 1 set ), dapat berupa salah satu dari surat sebagai berikut :
* Sertifikat Tanah.
* Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh pejabat berwenang dari instansi pemerintah              yang menguasai tanah tersebut.
* Surat Kavling dari Pemerintah Daerah c.q Walikotamadya atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur.
* Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan setempat.
* Surat keputusan Walikotamadya untuk penampungan sementara.
* Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah.
* Surat Pernyataan dari instansi Pemerintah atau pemimpin proyek Tim Pembebasan tanah, khusus                            untuk Bangunan Pemerintah.
* Hasil Sidang Panitia A yang dikeluarkan Kantor Pertanahan disertai Surat Pernyataan Pemilik bahwa                          tanah dikuasai dan tidak sengketa yang diketahui oleh Lurah setempat.
* Surat girik, disertai surat pernyataan Pemilik bahwa tanah dikuasai dan tidak sengketa yang diketahui lurah                setempat.
* Surat Kohir Verponding Indonesia, disertai pernyataan bahwa Pemilik sudah menempati, menguasai tanah                verponding tersebut selama 10 tahun atau lebih, baik sebagian atau seluruhnya dan tidak sengketa yang                diketahui oleh Lurah setempat.

3. Untuk surat tanah tersebut harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki              tidak dalam sengketa dari pemohon
4. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dari Gubernur, baik yang diisyaratkan.
5. Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar.
6. Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas untuk Bangunan rumah tinggal pada lokasi yang telah                  dikeluarkan IMB sebagai keterangan pengganti Keterangan dan Peta Rencana Kota tersebut diatas sebanyak            minimal tujuh set.
7. Gambar rancangan Arsitektur Bangunan minimal tujuh set.
8. Fotocopy surat izin bekerja sebagai penanggung jawab rancangan arsitektur, kecuali untuk bangunan Wisma            Kecil dan Wisma Sedang di daerah bukan Real Estate dan bukan daerah pemugaran.
9. Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat Arsitektur          Kota (TPAK), untuk bangunan rumah tinggal di daerah pemugaran golongan A dan B.
10. Perhitungan dan gambar struktur bangunan untuk bangunan rumah tinggal dengan bentangan struktur yang           dominan lebih besar dari enam meter serta foto copy surat izin bekerja Perencanaan Stuktur ( 1 lembar).

B. Untuk Bangunan Bukan Rumah Tinggal:


1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( 1 lembar )
2. Foto copy surat-surat tanah ( 1 set ), dapat berupa salah satu dari surat sebagai berikut :
* Sertifikat tanah.
* Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh Pejabat yang berwenang dari instansi                      pemerintah yang menguasai tanah tersebut.
* Fatwa tanah atau rekomendasi dari kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan Setempat.
* Surat keputusan Walikotamadya untuk penampungan sementara
* Surat Persetujuan/penunjukan Gubernur untuk bangunan bersifat sementara, bangunan di atas prasarana,              bangunan di atas air atau bangunan khusus.
* Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasan tanah.Surat pernyataan dari instansi                Pemerintah atau Pemimpin Proyek/Tim pembebasan Tanah, khusus untuk Bangunan Pemerintah.
3. Untuk surat tanah tersebut harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai dan atau dimiliki              tidak dalam sengketa dari pemohon.
4. Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah ( SIPPT) dari Gubernur, baik yang diisyaratkan.
5. Keterangan dan Peta Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal tujuh lembar.
6. Peta Kutipan Rencana Kota dari Dinas/Suku Dinas untuk bangunan yang telah memiliki IMB dan dugunakan              untuk kegiatan perbaikan/perubahan dan atau penambahan sebagai pengganti keterangan dan Peta Rencana          Kota tersebut minimal sebanyak tujuh set.
7. Gambar rancangan Arsitektur Bangunan minimal tujuh set dan foto copy surat izin bekerja Perancang Arsitektur        (1 lembar).
8. Gambar rancangan arsitektur bangunan harus dilengkapi hasil penilaian/penelitian dari Tim Penasehat Arsitektur          Kota (TPAK) bagi yang disyaratkan.
9. Perhitungan dan gambar struktur bangunan untuk bangunan dan laporan hasil penyelidikan tanah sebanyak              minimal tiga set serta foto copy surat izin bekerja Perencana Struktur bagi yang disyaratkan (1 lembar ).
10. Perhitungan, gambar instalasi dan perlengkapannya minimla tiga set serta foto copy surat izin bekerja                       Perencana Instalasi dan Perlengkapannya, bagi yang disyaratkan (1 lembar).
11. Untuk bangunan tempat ibadah, selai memenuhi kelengkapan persyaratan di atas harus dilengkapai juga                  dengan surat persetujuan Gubernur.

C. Untuk Bangunan - Bangunan


1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk ( 1 lembar ).
2. Foto copy surat-surat tanah ( 1 set ), dapat berupa salah satu dari surat sebagai berikut :
a. Sertifikat tanah.
b. Surat Keputusan Pemberian Hak Penggunaan Atas Tanah oleh Pejabat yang berwenang dari                                  instansi pemerintah yang menguasai tanah tersebut.
c. Surat kavling dari Pemerintah Daerah c.q Walikotamadya atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur.
d. Surat kavling dari Pemerintah Daerah c.q Walikotamadya atau instansi lain yang ditunjuk Gubernur.
e. Fatwa tanah atau rekomendasi dari Kanwil BPN Propinsi DKI Jakarta atau Kantor Pertanahan setempat.
f.  Surat Keputusann walikotamadya untuk penampungan sementara.
g. Surat Persetujuan/Penunjukan Gubernur untuk bangunan-bangunan bersifat sementara di atas taman,                    prasarana atau di atas air.
h. Rekomendasi dari Kantor Pertanahan dengan peta bukti pembebasab tanah.
i.  Surat Pernyataan dari Instansi Pemerintah atau Pemimpin Proyek Tim Pembebasan Tanah, khusus untuk                 tanah miliik Pemerintah.
j.  Untuk surat tanah sebagaimana tersebut di atas harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang                   dikuasai dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari Pemohon serta untuk kegiatan pemagaran,                               pernyataan tersebut harus diketahui lurah.

3. Untuk surat tanah sebagaimana tersebut di atas harus dilampirkan surat pernyataan bahwa tanah yang dikuasai        dan atau dimiliki tidak dalam sengketa dari pemohon serta untu kegiatan pemagaran, pernyataan                             tersebut harus diketahui oleh Lurah
4. Surat Izin Penggunaan Tanah ( SIPPT ) dari Gubernur, bagi yang disyaratkan.
5. keterangan dan peta Rencana Kota dari Dinas/ Suku Dinas Tata Kota sebanyak minimal empat lembar.
6. Gambar rancanganArsitektur minimal empat set dan foto copy surat izin bekerja perencana Arsitektur                      (1 lembar).
7. Perhitungan, gambar rencana sturktur dan laporan hasil penyelidikan tanah sebanyak minimal tiga set serta              fotocopy surat izin bekerja Perencana Stuktur, bagi yang diisyaratkan (1 lembar).
8. Perhitungan gambar instalasi dan perlengkapannya sebanyak minimal tiga set serta foto copy surat izin bekerja          Perencanaan Instalasi dan Perlengkapannya, bagi yang diisyaratkan (1 lembar).
9. Foto copy IMB bangunan ( 1 set ) bagi yang diisyaratkan, untuk bangunan-bangunan yang didirikan di halaman,        di atas bangunan atau menempel pada bangunan.

 

Sumber: http://www.jakarta.go.id

 

 

Ucapan

Lihat
17 Oktober 2001 - 2014 Dirgahayu Kota Wisata Batu Ke-13 Ayo!!! Kembangkan Keatifitas & Inovasimu Demi Kejayaan Kota Batu Bagian Humas

Dirgahayu HUT Kemerdekaan RI ke-69

PT. JAWA METALINDO PRIMA INDUSTRI

Lentera Hati

INILAH KIAT SUKSES MENJADI ISTRI SHOLEHAH
Istri cerdik yang sholehah, 
penawar hati penyejuk pikiran. 
Di rumah dia sebagai istri, di jalanan dia sebagai kawan, 
dikala suami ...
Baca Selengkapnya...
IBU, PAHLAWAN SEPANJANG MASA
Oleh: Sri Kusnaeni, S. TP. ME.I *)


Bismillahirrahmaaniraahim…
Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia akan memperingati hari tersebut ...
Baca Selengkapnya...
MARHABAN YA RAMADHAN
Mengucapkan:

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA
RAMADHAN 1433 HIJRIYAH

SD AL-ISHLAH
Jalan  Raya Rejeni No. 1 Desa Rejeni, ...
Baca Selengkapnya...

DPR RI Warning Kanwil Bea Cukai Makassar

MAKASSAR, publiknasional.com

Anggota Komisi XI DPR RI, Reza Ali, me-warning jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Makassar untuk memperketat pengawasan barang impor ke wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel). Ini dimaksudkan untuk

Baca selengkapnya...Link