publiknasional.com

Berita Populer

powered by camp26

Video

.

Proses Balik Nama Sertifikat Tanah di Kantor Pertanahan

Email Cetak PDF
Proses Balik Nama di Kantor Pertanahan
1) Menggunakan Jasa PPAT
Setelah membuat akta jual – beli, PPAT kemudian menyerahkan berkas akta jual-beli ke Kantor Pertanahan, untuk keperluan balik nama sertifikat, selambat-lambatnya dalam tujuh hari kerja sejak ditandatanganinya akta tersebut.
Berkas yang diserahkan meliputi :
a. Surat permohonan balik nama yang ditandatangani oleh pembeli
b. Akta jual – beli PPAT
c. Sertifikat hak atas tanah
d. KTP pembeli dan penjual
e. Bukti pelunasan pembayaran PPh
f. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
2) Pembeli Mengajukan Sendiri
Dalam hal pembeli mengajukan sendiri proses balik nama maka berkas jual-beli yang ada di PPAT diminta, untuk selanjutnya pembeli mengajukan permohonan balik nama ke Kantor Pertanahan, dengan melampirkan :
a. Surat Pengantar dari PPAT
b. Sertifikat Asli
c. Akta jual-beli dari PPAT
d. Identitas diri penjual, pembeli dan/atau kuasanya (melampirkan fotocopy KTP)
e. Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan kepada pihak lain
f. Bukti pelunasan SSBBPHTB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)
g. Bukti pelunasan SSP PPh (Surat Setor Pajak Pajak Penghasilan)
h. SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun berjalan atau tahun terakhir. Bila belum memiliki SPPT, maka perlu keterangan dari lurah/kepala desa terkait.
i. Izin Peralihan Hak, jika :
i. Pemindahan hak atas tanah atau Hak Milik atas rumah susun yang didalam sertifikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa, hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh izin dari instansi berwenang;
ii. Pemindahan Hak Pakai atas tanah Negara.
j. Surat Pernyataan calon penerima hak (pembeli), yang menyatakan :
i. Bahwa pembeli dengan peralihan hak tersebut, tidak menjadi penerima hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
ii. Bahwa pembeli dengan peralihan hak tersebut, tidak menjadi penerima hak atas tanah absentee (guntai).
iii. Bahwa yang bersangkutan (pembeli) menyadari, apabila pernyataan sebagaimana dimaksud di atas tidak benar (poin i dan ii), maka tanah berlebih atau tanah absentee tersebut menjadi objek landreform. Dengan kata lain, yang bersangkutan (pembeli) bersedia menanggung semua akibat hukumnya, apabila pernyataan tersebut tidak benar.
Setelah permohonan dan kelengkapan berkas disampaikan ke Kantor Pertanahan, baik oleh pembeli sendiri atau PPAT atas kuasa dari pembeli, maka Kantor Pertanahan akan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan balik nama kepada pemohon. Selanjutnya, oleh Kantor Pertahanan akan dilakukan pencoretan atas nama pemegang hak lama, untuk kemudian diubah dengan nama pemegang hak baru.
Nama pemegang hak lama (penjual) didalam buku tanah dan sertifikat dicoret dengan tinta hitam, serta diparaf oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. Nama pemegang hak yang baru (pembeli) ditulis pada halaman dan kolom yang tersedia pada buku tanah dan sertifikat, dengan dibubuhi tanggal pencatatan serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. Dalam waktu 14 (empat belas hari) pembeli dapat mengambil sertifikat yang sudah atas nama pembeli, di Kantor Pertahanan Terkait.
Sumber : Tata Cara Mengurus Surat – Surat Rumah dan Tanah, hal 73-75
Penulis : Eko Yulian Isnur, S.H.
Penerbit : Pustaka Yustisia, 2008

1) Menggunakan Jasa PPAT

Setelah membuat akta jual – beli, PPAT kemudian menyerahkan berkas akta jual-beli ke Kantor Pertanahan, untuk keperluan balik nama sertifikat, selambat-lambatnya dalam tujuh hari kerja sejak ditandatanganinya akta tersebut.

 

Berkas yang diserahkan meliputi :

a. Surat permohonan balik nama yang ditandatangani oleh pembeli

b. Akta jual – beli PPAT

c. Sertifikat hak atas tanah

d. KTP pembeli dan penjual

e. Bukti pelunasan pembayaran PPh

f. Bukti pelunasan pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2) Pembeli Mengajukan Sendiri

Dalam hal pembeli mengajukan sendiri proses balik nama maka berkas jual-beli yang ada di PPAT diminta, untuk selanjutnya pembeli mengajukan permohonan balik nama ke Kantor Pertanahan, dengan melampirkan :

a. Surat Pengantar dari PPAT

b. Sertifikat Asli

c. Akta jual-beli dari PPAT

d. Identitas diri penjual, pembeli dan/atau kuasanya (melampirkan fotocopy KTP)

e. Surat kuasa, jika permohonannya dikuasakan kepada pihak lain

f. Bukti pelunasan SSBBPHTB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan)

g. Bukti pelunasan SSP PPh (Surat Setor Pajak Pajak Penghasilan)

h. SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan) tahun berjalan atau tahun terakhir. Bila belum memiliki SPPT, maka perlu keterangan dari lurah/kepala desa terkait.

i. Izin Peralihan Hak, jika :

i. Pemindahan hak atas tanah atau Hak Milik atas rumah susun yang didalam sertifikatnya dicantumkan tanda yang menyatakan bahwa, hak tersebut hanya boleh dipindahtangankan apabila telah diperoleh izin dari instansi berwenang;

ii. Pemindahan Hak Pakai atas tanah Negara.

j. Surat Pernyataan calon penerima hak (pembeli), yang menyatakan :

i. Bahwa pembeli dengan peralihan hak tersebut, tidak menjadi penerima hak atas tanah yang melebihi ketentuan maksimum penguasaan tanah, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii. Bahwa pembeli dengan peralihan hak tersebut, tidak menjadi penerima hak atas tanah absentee (guntai).

iii. Bahwa yang bersangkutan (pembeli) menyadari, apabila pernyataan sebagaimana dimaksud di atas tidak benar (poin i dan ii), maka tanah berlebih atau tanah absentee tersebut menjadi objek landreform. Dengan kata lain, yang bersangkutan (pembeli) bersedia menanggung semua akibat hukumnya, apabila pernyataan tersebut tidak benar.

Setelah permohonan dan kelengkapan berkas disampaikan ke Kantor Pertanahan, baik oleh pembeli sendiri atau PPAT atas kuasa dari pembeli, maka Kantor Pertanahan akan memberikan tanda bukti penerimaan permohonan balik nama kepada pemohon. Selanjutnya, oleh Kantor Pertahanan akan dilakukan pencoretan atas nama pemegang hak lama, untuk kemudian diubah dengan nama pemegang hak baru.

Nama pemegang hak lama (penjual) didalam buku tanah dan sertifikat dicoret dengan tinta hitam, serta diparaf oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. Nama pemegang hak yang baru (pembeli) ditulis pada halaman dan kolom yang tersedia pada buku tanah dan sertifikat, dengan dibubuhi tanggal pencatatan serta ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk. Dalam waktu 14 (empat belas hari) pembeli dapat mengambil sertifikat yang sudah atas nama pembeli, di Kantor Pertahanan Terkait.

 

Sumber : Tata Cara Mengurus Surat – Surat Rumah dan Tanah, hal 73-75

Penulis : Eko Yulian Isnur, S.H.

Penerbit : Pustaka Yustisia, 2008

Sumber : hukumproperti.com

 

 

 

Ucapan


Dirgahayu HUT Kemerdekaan RI ke-69

PT. JAWA METALINDO PRIMA INDUSTRI

Lentera Hati

INILAH KIAT SUKSES MENJADI ISTRI SHOLEHAH
Istri cerdik yang sholehah, 
penawar hati penyejuk pikiran. 
Di rumah dia sebagai istri, di jalanan dia sebagai kawan, 
dikala suami ...
Baca Selengkapnya...
IBU, PAHLAWAN SEPANJANG MASA
Oleh: Sri Kusnaeni, S. TP. ME.I *)


Bismillahirrahmaaniraahim…
Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia akan memperingati hari tersebut ...
Baca Selengkapnya...
MARHABAN YA RAMADHAN
Mengucapkan:

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA
RAMADHAN 1433 HIJRIYAH

SD AL-ISHLAH
Jalan  Raya Rejeni No. 1 Desa Rejeni, ...
Baca Selengkapnya...

Publik Pesimistis DPR Bisa Membaik

JAKARTA, publiknasional.com

Publik pesimistis bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan benar-benar konsisten dan konsekuen memperbaiki kinerja sebagaimana komitmen mereka pada akhir tahun lalu. Publik pesimistis, karena Baca selengkapnya...Link