publiknasional.com

Berita Populer

powered by camp26

Video

.

Prosedur Pembuatan KTP di DKI Jakarta

Email Cetak PDF

Lokasi Pelayanan : Kantor Kelurahan

Waktu Pelayanan : 1 hari (perpanjangan), max. 14 hari (baru, mutasi, hilang)

Tarif : Gratis,

Keterlambatan terhadap perpanjangan dan penggantian dikenakan Sansi Administrasi berupa Denda sebesar Rp. 10.000

Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi seseorang sebagai penduduk DKI Jakarta. Kartu ini wajib dimiliki oleh penduduk DKI Jakarta yang telah berusia 17 tahun dan atau telah menikah.

Pembuatan KTP dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sejak :

  • berusia 17 tahun
  • Tanggal Pernikahan
  • Menjadi Penduduk Jakarta
Penggantian KTP dilakukan selambat-lambatnya 14 hari sejak berakhir masa berlakunya KTP.

Contoh Blangko KTP untuk WNI

Contoh Blanko KTP untuk WNA

 

Persyaratan Pembuatan KTP Baru

Untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk (KTP) baru harus melengkapi syarat-syarat berikut :
  • Surat Pengantar dari RT/RW
  • Foto Copy Kartu Keluarga
  • Pas Foto terbaru berukuran 2 x 3 cm sebanyak 3 lembar
  • SKPPB bagi pendatang baru dari luar DKI Jakarta
  • Foto copy Akta Kelahiran
  • SKPPT bagi WNA
  • Bukti Pembayaran Keterlambatan Pembuatan KTP

Persyaratan Perpanjangan KTP

Untuk memperpanjang Kartu Tanda Penduduk yang sudah habis masa berlakunya harus melengkapi syarat-syarat berikut :
  • KTP lama yang sudah habis masa berlakunya
  • Fotocopy Kartu Keluarga
  • Pas foto 2 x 3 cm sebanyak 3 lembar
  • Surat Keterangan lapor kehilangan KTP dari Kepolisian bagi yang kehilangan KTP
  • Bukti Pembayaran Keterlambatan Perpanjangan KTP

Masa Berlaku KTP

KTP berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, kecuali manula (berusia di atas 60 tahun), KTP berlaku seumur hidup. Berakhirnya masa berlaku KTP, sesuai dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP yang rusak, hilang atau berubah data, seperti perubahan alamat, kewarganegaraan, nama dan sebagainya harus diganti dengan KTP baru. Yang tidak wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk adalah anggota perwakilan negara asing, organisasi-organisasi internasional, corps diplomatik berserta anggota keluarganya dan penduduk sementara (pemegang KIM / KIM'S).

Prosedur Pelayanan

Tugas Kewajiban Penduduk : Datang ke kantor Kelurahan dengan membawa :
  • KTP lama
  • Foto copy Kartu Keluarga dan aslinya
  • Pas foto 2 lembar ukuran 2 x 3 cm
  • Surat Pengantar dari RT / RW
  • Surat Kuasa bagi penduduk yang tidak bisa mengambil sendiri dengan diketahui RT / RW
Tugas dan kewajiban Kepala Kelurahan : Bila data penduduk sudah benar :
  • Menerima dan meneliti seluruh berkas persyaratan
  • Mencocokkan KTP lama warga dengan KTP baru
  • Menandatangani KTP dan menerima retribusinya
  • Menyelesaikan proses administrasi lainnya lebih lanjut
Namun apabila datanya salah, KTP yang mengalami perubahan data agar dibuatkan Surat Mutasi Rubah.

Terakhir Diperbaharui ( Senin, 16 Juni 2008 )

Sumber: http://www.kependudukancapil.go.id


Ucapan

SELAMAT
HARI PERS NASIONAL (HPN) Ke-68 Tahun 2014
"Melalui HPN, Mari Kita Berbagi Rasa Kemanusiaan
Atas Bencana Gunung Kelud"
PT JAWA METALINDO PRIMA INDUSTRI SIDOARJO
PT BPJS Ketenagakerjaan Cab. Darmo
Jl. Raya Diponegoro - Surabaya

PT BPJS Ketenagakerjaan Cab. Perak
Jl. Perak Timur 82 - Surabaya

PT BPJS Ketenagakerjaan Cab. Rungkut
Jl. Jemursari No.6 - Surabaya

PT BPJS Ketenagakerjaan Cab. Karimun Jawa
Jl. Karimun Jaya - Surabaya


Lentera Hati

INILAH KIAT SUKSES MENJADI ISTRI SHOLEHAH
Istri cerdik yang sholehah, 
penawar hati penyejuk pikiran. 
Di rumah dia sebagai istri, di jalanan dia sebagai kawan, 
dikala suami ...
Baca Selengkapnya...
IBU, PAHLAWAN SEPANJANG MASA
Oleh: Sri Kusnaeni, S. TP. ME.I *)


Bismillahirrahmaaniraahim…
Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia akan memperingati hari tersebut ...
Baca Selengkapnya...
MARHABAN YA RAMADHAN
Mengucapkan:

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA
RAMADHAN 1433 HIJRIYAH

SD AL-ISHLAH
Jalan  Raya Rejeni No. 1 Desa Rejeni, ...
Baca Selengkapnya...

Bos PT Sanex Steel Jadi Buronan Imigrasi

JAKARTA, publiknasional.com

Tan Hary Tantono alias Tan Ing Hauw, bos PT Sanex Steel Indonesia, menjadi buronan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (Kemenhum dan HAM) sejak 25 Oktober 2010.

Baca selengkapnya...Link