publiknasional.com

Berita Populer

powered by camp26

Video

.

Pelayanan Publik di Indonesia Bukan Demokrasi, Namun Birokrasi Pemerintah

Penilaian User: / 0
TerburukTerbaik 

Penulis: Ali Dhofir

Negara katanya demokrasi, namun pada penerapannya bukan demokrasi, melainkan birokrasi. Seharusnya demokrasi adalah negara yang menjadikan rakyat menjadi seorang raja. Secara definisi, demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Namun, hampir semua kalangan menegaskan kalau uangnya memang dari rakyat. Oleh rakyat, kata-kata tersebut masih perlu ditafsirkan lagi, yaitu rakyat yang mana, soalnya rakyat ini ada kelasnya. Sedangkan kata yang terakhir adalah untuk rakyat, kira-kira rakyat yang mana dapat merasakan hasilnya.

Negara Indonesia adalah negara ketiga, yaitu negara yang sedang membangun perekonomiannya. Kata-kata membangun, seharusnya dapat dilakukan bersama-sama. Namun perbincangannya adalah pembangunan dilakukan oleh rakyat dan mengorbankan rakyat yang lain. Negara ketiga harus selalu menyeimbangi ekonomi luar, namun Indonesia sepertinya belum siap.

Partisipasi masyarakat di dalam setiap proses pembuatan kebijakan publik merupakan hal yang penting, sebagai cermin dihormatinya asas demokrasi di suatu negara. Hal ini kemudian menjadi sangat tepat, ketika partisipasi publik diangkat menjadi salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah. Pentingnya partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, juga memperoleh momentum yang tepat seiring dengan munculnya era otonomi daerah di Indonesia yang memberikan keleluasaan lebih besar kepada daerah untuk merancang dan menentukan sendiri jenis pelayanan yang paling dibutuhkan oleh masyarakat.

Posisi strategis pemerintah sebagai ujung tombak penyedia layanan publik dikemukakan oleh Rayner (1997): salah satu fungsi penting yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah adalah menjadi forum dimana masyarakat dapat menegosiasikan apa yang menjadi kepentingan mereka, menyampaikan rasa keprihatinan mengenai masalah-masalah yang mengganggu mereka, dan mencari konsensus atau mengakomodasi kepentingan orang lain. Kewenangan yang dimiliki daerah tersebut, tentunya dapat mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat apabila pemerintahan daerah mampu membangun demokrasi pada tingkat lokal (local level democracy) melalui peningkatan partisipasi publik.

Selain itu, ada pembenahan di luar pembahasan tentang kelembagaan, yaitu mengenai sumber daya manusia (SDM)-nya. Mengarahkan pengelola dalam tingkat kemapuan mengoperasionalkan fungsi dan tugasnya secara efeisien, responship, dan non partisan. Pengelola pemerintahan di tingkat lokal, dalam hal ini adalah aparatur desa atau kelurahan harus mampu mendefiniskan persoalan masyarakat dan mensinambungkan dengan tugas dan fungsi secara proporsional. Karena banyak kabupaten/kota yang berusaha meningkatkan kualitas pelayanannya dengan mengembangkan unit pelayanan terpadu atau mendelegasikannya pada kecamatan sampai pada kelurahan, sehingga prosesnya lebih cepat dan mudah. Meskipun demikian, masih banyak fenomena yang terjadi seperti ketidakpastian pelayanan, baik dalam hal biaya, waktu, dan prosedur pelayanan, sehingga masih banyak di jumpai praktik pungutan liar dan diskriminasi pelayanan.

Sumber: http://organisasi.org


Comments 

 
0 # joko 2011-10-30 11:14
pemerintahan indonesia seharusnya bisa mengatur APBN untuk kepentingan masyarakatnya jika tidak mau terjadi kesenjangan sosial semakin parah,pemerinta h juga tdk melihat keadaan rakyatnya yg di papua.gejolak yg ada dipapua akibat dri pemerintah yg tdk memperhatikan kehidupan rakyat disana pdhl SDA yg ada disana cukup besar knapa rakyatnya mlh sengsara jika terjadi pergolakan dipapua dianggap sebuah makar padahal itu akibat dari tdk diperhatikannya kehidupan disana.jika itu terus terjadi maka rakyat indonesia yg sm senasib kyk dipapua akan menggulingkan pemerintahan beserta militernya seprti terjadi pada libya dan sekitarnya ingat pemerintahan dibentuk oleh rakyat dan seharusnya apapun yang ada dinegara indonesia SDA atau BUMN yg dikelola pemerintah dikembalikan untuk rakyat sepenuhnya
Reply | Reply with quote | Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

Ucapan

Lihat
____________________________________

Dirgahayu HUT Kemerdekaan RI ke-69

PT. JAWA METALINDO PRIMA INDUSTRI

Lentera Hati

INILAH KIAT SUKSES MENJADI ISTRI SHOLEHAH
Istri cerdik yang sholehah, 
penawar hati penyejuk pikiran. 
Di rumah dia sebagai istri, di jalanan dia sebagai kawan, 
dikala suami ...
Baca Selengkapnya...
IBU, PAHLAWAN SEPANJANG MASA
Oleh: Sri Kusnaeni, S. TP. ME.I *)


Bismillahirrahmaaniraahim…
Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia akan memperingati hari tersebut ...
Baca Selengkapnya...
MARHABAN YA RAMADHAN
Mengucapkan:

SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA
RAMADHAN 1433 HIJRIYAH

SD AL-ISHLAH
Jalan  Raya Rejeni No. 1 Desa Rejeni, ...
Baca Selengkapnya...

SBY Dinilai Ceroboh Pilih Menteri

JAKARTA, publiknasional.com

Ketua Komisi IX DPR Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, mengapresiasi pengunduran diri Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih yang saat ini menderita kanker paru-paru dan dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta.

"Saya mengapresiasi tindakan Menkes secara pribadi karena hormat, sangat tahu dan paham dengan diri-sendiri, bahwa dia tidak mampu secara kesehatan dan lebih baik mundur,” katanya, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/4/2012)

“Dia (Menkes Endang) sadar bahwa menteri dibayar negara menggunakan uang rakyat, jadi karena tidak bisa bekerja maksimal dia mundur,” tambahnya.

Meski begitu, Ribka juga memertanyakan proses seleksi anggota kabinet yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, proses kanker itu bukan penyakit yang berlangsung cepat. “Kenapa pengidap kanker bisa lolos? Berarti ini kecerobohan SBY. Kenapa SBY, karena SBY-lah yang mengangkatnya menjadi menteri,” kata Ribka.

Ribka juga mempertanyakan apakah pengangkatan Endang Rahayu Sedyaningsi dulu melewati pemeriksaan kesehatan.

Menurutnya, Endang Rahayu sosok yang sangat mobile, namun tidak ditunjang fisik yang kuat hingga akhirnya sakit.

Padahal, kata dia, menangangi kesehatan nasional itu memerlukan energi yang luar biasa. Seperti diketahui, Endang mengajukan pengunduran diri setelah mengidap kanker paru-paru stadium empat. SBY sudah menyetujui permintaan Endang.

Sekadar mengingatkan kembali, keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengangkat Endang Rahayu Sedyaningsih menjadi Menteri Kesehatan mengejutkan banyak pihak. Maklum, sebelumnya yang diundang untuk "audisi" dengan SBY-Boediono adalah Nila Anfasha Juwita Moeloek yang digadang-gadang mengantikan Siti Fadilah Supari. Rupanya, Nila Anfhasa Juwita Moeloek dinyatakan tidak lulus kesehatan karena dianggap tidak memiliki kemampuan menghadapi tekanan pekerjaan yang berat.

SBY kemudian mengumumkan Endang Rahayu Sedyaningsih, yang disebut-sebut dipanggil oleh SBY pada sore hari sebelum pengumuman kabinet. Pengumuman itu mengejutkan juga karena sebelumnya Endang Rahayu "dihukum" oleh Siti Fadilah Supari lantaran menjual sampel virus ke negara tertentu.

Rupanya, Endang Rahayu tidak bisa mulus menjalankan amanah sebagai Menteri Kesehatan hingga masa tugas berkahir. Kanker paru-paru yang diidapnya, memaksanya untuk menyatakan mundur dari kabinet[jpnn.com]