publiknasional.com

Berita Populer

powered by camp26

Video

.

Perda Retribusi Parkir Tanpa Kajian Akademis

Email Cetak PDF

SURABAYA, publiknasional.com


Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang retribusi parkir tepi jalan umum dan tempat khusus parkir (TKP) disahkan dengan catatan. Pasalnya, saat disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya dalam sidang paripurna di Gedung DPRD setempat , Kamis (23/2/2012) kemarin pembuatannya tanpa didasari dengan kajian akademis

. Raperda yang disahkan, isinya hampir sama dengan perda sebelumnya, yakni perda nomor 1/2009 tentang retribusi parkir TKP dan tepi jalan umum.

“Benar, memang pembuatan Raperda retribusi parkir tepi jalan umum dan TKP dibahas tanpa ada kajian akademis. Pemkot Surabaya menyerahkan ke Pansus (Panitia Khusus) soal retribusi ini tidak dilengkapi kajian akademis sebagai salah satu syaratnya. Karena perda ini sangat dibutuhkan juru parkir dan masyarakat yang butuh kepastian hukum, maka Raperda ini terpaksa disahkan secepatnya. Pengesahasannya tentu dengan catatan,” kata Masduki Toha, Ketua Panus pembahasan raperda retribusi parkir tepi jalan umum dan TKP, Jumat pagi (24/2/2012).

Menurutnya, pengesahan raperda ini tidak seharusnya demikian karena di dalam peraturan perundangan soal pembuatan perda harus disertai dengan kajian akademis. Apakah kajian akademisnya dari perguruan tinggi atau lembaga yang bisa mempertanggungjawabkan kajian akademis tersebut.

Kajian akademis itu sebenarnya sangat diperlukan untuk menentukan nilai tarif retribusi yang tertuang di dalam Perda tersebut. Masduki memisalkan, tarif parkir sepeda motor ditetapkan sebesar Rp 500 per sekali parkir dan tertuang di dalam raperda.

“Nah, penetapan tarif parkir Rp 500 itulah yang harus dipertanggungjawabkan. Selain itu, apa dasar dari penetapan tarif sebesar itu. Kenapa harus Rp 500, dan kenapa tidak Rp 100 saja. Ini yang patut dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.

Sementara, kata Masduki, dalam perda retribusi parkir kali ini tarif parkir sepeda motor di tepi jalan umum tetap Rp 500 dan mobil Rp 1.500. Tarif ini mengacu pada perda sebelumnya, sehingga tidak naik.

Sejalan dengan kondisi itu, DPRD Kota Surabaya meminta agar Pemkot segera merevisinya kembali paling lambat pada Agustus mendatang. Dalam revisi Perda ini, nantinya harus dilengkapi dengan kajian akademis. Bila tidak ada kajian akademisnya, berarti pihak Pemkot yang salah. 

“Sementara ini Pemkot dalam menarik retribusi parkir tepi jalan umum dan TKP cukup menggunakan perda yang disahkan kemarin. Tapi, Pemkot jangan enak-enakan dan harus merevisinya kembali secepatnya,” jelas dia.

Disinggung tentanga masih banyaknya dugaan kebocoran dari hasil penarikan retribusi parkir tepi jalan umum dan TKP, Masduki menyatakan tidak tahu soal itu. Kebocoran menajdi urusanya Dinas Perhubungan (Dishub) Surabaya.

“Tapi, kalau Pemkot mau agar tidak ada kebocoran yang besar, sebaiknya dibuat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus mengelola parkir. Dengan adanya BUMD kebocoran parkir bisa ditekan dan ini sudah dibuktikan di Bali,” tegas Masduki.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya, Eddy, mengatakan, sejak 27 Januari lalu Dishub tidak mengeluarkan karcis untuk penarikan retribusi parkir di seluruh parkir tepi jalan dan TKP seperti di tempat hiburan pantai Kenjeran. Dengan keputusan itu penarikan retribusi parkir yang ditarik jukir saat ini tidak ada dasar hukumnya. Namun, dengan pengesahan perda yang baru jukir bakal bisa menarik retribusi parkir lagi secara sah.

Menurut Eddy, pembahasan raperda retribusi parkir di tepi jalan umum dan TKP memang dikebut dan pengesahannya dengan catatan. Langkah ini dilakukan semua anggota komisi D DPRD Surabaya selaku Pansus pembahasan raperda retribusi parkir karena kebutuhannya sangat mendesak.

“Kalau tidak segera disahkan, maka para juru parkir tidak bisa bekerja seperti semula. Padahal mereka butuh makan untuk anak dan istrinya,” kata Eddy. [surabayapost.co.id]

 

 

 

 

 

Ucapan

Lihat
BANK UMKM JAWA TIMUR
Mengucapkan
Selamat Hari Disabilitas Internasional
3 Desember 2015
" Wujudkan Masyarakat Inklusif Melalui Undang-Undang Disabilitas dan Strategi Multi Sektoral"
____________________________________
Lihat
____________________________________

Lentera Hati

MEMBUKA LEMBARAN HIDUP BARU
Membuka Lembaran Hidup Baru  sering dikaitkan dengan hidup baru seperti saat kita baru kuliah, baru menikah, baru masuk ke perusahaan ...
Baca Selengkapnya...
INILAH KIAT SUKSES MENJADI ISTRI SHOLEHAH
Istri cerdik yang sholehah, 
penawar hati penyejuk pikiran. 
Di rumah dia sebagai istri, di jalanan dia sebagai kawan, 
dikala suami ...
Baca Selengkapnya...
IBU, PAHLAWAN SEPANJANG MASA
Oleh: Sri Kusnaeni, S. TP. ME.I *)


Bismillahirrahmaaniraahim…
Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia akan memperingati hari tersebut ...
Baca Selengkapnya...

Mestinya Indonesia Jadi Leader Perdagangan Karet Dunia

YOGYAKARTA, publiknasional.com

Mestinya Indonesia bisa menjadi leader dalam penjualan karet mentah di dunia, karena dari tiga negara produksi karet mentah di dunia yang paling besar adalah Thailand, Malaysia, dan Indonesia.

Baca selengkapnya...Link